Esposin, JAKARTA — Pemerintah tidak tinggal diam mengatasi kelangkaan daging sapi yang diduga disebabkan permainan kartel sapi. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah berencana mengambil alih proses impor sapi agar lebih terkendali.
Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
“Kami sudah melangkah [mengatasi kelangkaan daging sapi]. Impor [sapi] ke depan kami [Kementerian Pertanian] tangani dengan Kementerian Perdagangan dan Bulog. Saling bersinergi agar pemerintah yang impor [sapi],” kata Amran Sulaiman dalam wawancara via telepon yang ditayangkan live di Metro TV, Kamis (13/8/2015) malam.
Menurut Amran Sulaiman, tersedia 190.000 sapi siap potong di Indonesia. Dia mengatakan stok daging sapi aman hingga empat bulan mendatang. Jika kelangkaan daging sapi disebabkan adanya mafia, Amran Sulaiman meminta Bareskrim Polri menindak tegas pelaku.
"Kenapa harga daging harus naik [termasuk di PT Tanjung Unggul Mandiri]? Kami minta harga daging sapi turun menjadi Rp38.000 per kg/berat hidup sapi,” kata Amran.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan meragukan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengatakan stok daging sapi aman hingga empat bulan mendatang. Dia menilai pernyataan Amran Sulaiman tidak selaras dengan yang terjadi di lapangan.
“Kalau Menteri Pertanian mengatakan stok daging sapi cukup hingga empat bulan, kenapa harga tidak bisa dikendalikan?” kata Tulus di Studio Metro TV.
Tulus sepakat impor sapi ditangai pemerintah. Menurut dia, keputusan itu cukup strategis agar harga harga daging sapi tidak mudah didikte pasar. Namun, dia mengingatkan hal itu tidak mudah dilakukan mengingat Bulog tak memiliki tempat untuk menampung ribuan sapi. Jika Bulog menggunakan jasa tempat atau feedloter swasta, hal itu akan jadi lebih mahal.
“Saya dengar kabar Bulog juga mau mengimpor sapi yang siap disembelih? Tapi hal itu melanggar karena sapi harus digemukan dulu selama empat bulan,” jelas Tulus.