Esposin, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat dan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan langkah Dirut Pelindo II RJ Lino menelepon Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil telah membuat kegaduhan. Hal itu dilakukan saat kantor RJ Lino digerebek terkait kasus Pelindo II beberapa waktu lalu.
Promosi Dukung Perkembangan Industri Kreatif, BRI Gelar Kompetisi Creator Fest 2024
"Kegaduhan ini awalnya kan Lino. Kalau Tuhan pakai handphone, ditelepon juga," kata Ruhut Sitompul dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2015).
Ruhut Sitompul mengatakan tak pantas pejabat setingkat direktur menelepon seorang menteri semaunya, apalagi diumbar di hadapan awak media. Menurut dia, penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri itu bertujuan untuk mengusut suatu kasus di pelabuhan.
"Tugas dari kepolisian jangan diganggu," katanya.
Karena itu, ujar Ruhut Sitompul, Komisi III DPR kompak menyetujui pembentukan Pansus Pelindo II untuk memantau lebih jauh soal seluk beluk persoalan di pelabuhan. Ruhut mengungkapkan pansus pelindo ini untuk kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan sama, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani berpendapat serupa. Menurut dia, tidak etis RJ Lino menelepon menteri sembari mengancam akan mundur dari jabatannya sebagai dirut perushaan pelat merah itu.
"Tidak wajar menelepon menteri dan mengancam segala. Kalau mau mundur ya, langsung mundur saja," katanya.