ESPOS.ID - Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Esposin, BENGKULU -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jajarannya bakal membenahi data terkait jumlah penerima beragam kartu kepada warga miskin yang menerima bantuan sebagai bagian kompensasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"[Data jumlah penerima di] Kementerian Kesehatan beda, BPS [Badan Pusat Statistik] beda, Kementerian Sosial beda," kata Presiden Jokowi di sela-sela pemantauan penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Bengkulu, Rabu (26/11/2014), dilansir dari Antara.
Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi pertanyaan soal perbedaan data jumlah warga miskin dari BPS dengan data jumlah penerima kartu. Presiden mengatakan harus segera diputuskan data dari institusi mana yang layak digunakan. "Ini yang akan kita benahi. Kita akan perbaiki biar jelas," ujarnya.
Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa sesuai target yang ditentukan sebelumnya, pemerintah bakal merampungkan pendistribusian tahap awal Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada akhir tahun 2014 ini. Untuk itu, Presiden Jokowi juga bertekad "blusukan" ke berbagai daerah atau provinsi seperti yang telah dilakukan ke berbagai lokasi.
"Kami turun ke daerah atau provinsi biar ke depan kelihatan terang benderang dan jelas," tuturnya. Setelah dari Bengkulu, Presiden diagendakan untuk terbang ke Provinsi Riau sebagai tempat terakhir yang disambangi dalam kunjungannya ke Pulau Sumatera, 25-26 November 2014.