Target itu dikatakan Akbar Faizal selaku Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat, dan Transportasi Kantor Transisi Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (21/8/2014). Menurut dia, dibutuhkan investasi infrastruktur setidaknya senilai Rp6.500 triliun dengan 25% atau berkisar Rp1.638 triliun kebutuhan investasi dapat disediakan dari APBN, sedangkan 75% lainnya harus dicarikan pembiayaan dari pihak lain, seperti badan usaha milik negara (BUMN) maupun pihak swasta.
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
Menurut Akbar, pembangunan infrastruktur adalah hal yang sangat vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembangunan infrastruktur memiliki efek berganda terhadap dinamika kegiatan ekonomi yang lain.
Oleh karena itu, Jokowi-JK menurut Akbar, memandang perlu model pendekatan baru dalam mengelola infrastruktur nasional. Ragam pendekatan tersebut, antara lain, pertama, infrastruktur harus dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.
Kedua, pembangunan infrastruktur harus melibatkan semua sektor dan tidak parsial. Ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan konektivitas nasional yang berbasis maritim. Keempat, perlu adanya gambar besar dalam pengelolaan infrastruktur nasional. "Dan kelima, pengelolaan infrastruktur harus melibatkan potensi swasta," paparnya.
Dalam Nawa Cita (Sembilan Agenda Perubahan), menurut mantan anggota DPR ini, Jokowi-JK berkomitmen meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat, baik di pasar nasional maupun pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bergerak maju seiring pertumbuhan di negara-negara Asia lainnya. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Jokowi-JK bertekad membangun infrastruktur, antara lain infrastruktur kelistrikan dengan tambahan minimal 35.000 mega watt listrik untuk menerangi Nusantara. Jokowi-JK juga berniat membangun infrastruktur jalan sekurang-kurangnya 2.000 km, termasuk merenovasi sekurang-kurangnya 10 pelabuhan laut dan bandara berikut hunian untuk para buruh.
Jokowi-JK juga berkomitmen membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi pasar tradisional yang telah ada. Sementara target pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi komitmen Jokowi-JK, menurut Akbar, antara lain memperbesar ruang fiskal yang berasal dari pengurangan subsidi energi guna membiayai pengurangan infrastruktur pemerintah.
"Kedua, mendayagunakan BUMN untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur," tutur Akbar. Ketiga, tambah dia, membuat iklim investasi dan skema yang menarik sehingga sektor swasta tertarik untuk melakukan investasi dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur.