Esposin, JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW) mendesak agar Polri menjelaskan secara transparan detail mengenai penambahan aparat pengawalan terhadap calon presiden dari PDIP, Joko Widodo alias Jokowi.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Polri sebaiknya menjelaskan perihal penambahan personel pengawal Jokowi agar publik tak mencurigai Polri berpihak kepada salah satu capres. "Polri jangan mau dipolitisasi, terjebak atau ditarik-tarik ke kancah politik oleh capres tertentu. Dan diharapkan dapat berkonsentrasi dan independen dalam menjaga stabilitas kamtibnas selama pemilu," jelas Neta dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (2/4/2014).
Selain itu, dia menduga, penambahan personel pengamanan Jokowi ini merupakan permintaan dari Jokowi sendiri. Pengawalan yang dilakukan oleh Polri pun belum terkait dengan program pengamanan Polri kepada capres karena pencapresan Jokowi baru dalam tahap internal partai.
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
Sehingga, lanjut Neta, pengamanan Jokowi sampai saat ini belumlah menjadi tanggung jawab negara. "Soalnya, jadwal pendaftaran capres belum dibuka. Artinya, jokowi baru pada tahap capres partainya sendiri, PDIP, dan belum capres untuk Pilpres 2014," tambahnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, ihwal penambahan personel pengamanan terhadap Jokowi yang semula berjumlah enam aparat menjadi 12 aparat tak akan jadi masalah apabila Polri menjelaskan secara terbuka. "Karena jika tidak, Polri bisa dinilai telah dipolitisasi. Sebab, penambahan pengawalan itu bisa dijadikan pencitraan seolah ada potensi ancaman terhadap Jokowi. Situasi ini jelas memojokkan Polri dan mengangkat citra Jokowi sebagai pihak yang terancam atau terzalimi," tukasnya.