by Ashari Purwo Jibi Bisnis - Espos.id News - Rabu, 16 Juli 2014 - 16:55 WIB
ESPOS.ID - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L. Sambuaga seusai pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014) lalu.(JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Esposin, JAKARTA — Kalangan eks politisi Partai Golkar menilai musyawarah nasional partai sebaiknya dilakukan setelah hasil pemilihan umum presiden 2014 diumumkan secara resmi oleh komisi pemilihan umum (KPU) pada 22 Juli 2014.
Politisi muda eks Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, menegaskan penyegeraan musyawarah nasional (munas) sebaiknya dilakukan setelah pengumuman hasil Pilpres 2014 oleh KPU. Hal itu dimaksudkan agar membuka mata para elit Partai Golkar di daerah yang saat ini masih malu-malu untuk menyegerakan munas.
Menurutnya, jika Munas Partai Golkar diselenggarakan setelah pengumuman hasil Pilpres 2014, muncul stigma tidak ada paksaan untuk bergabung untuk menyegerakan munas. Seharusnya, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, Munas Partai Golkar harusnya digelar pada September 2014.
Selain itu, secara politis, penyegeraan Munas Golkar juga menghormati hasil pemilu nanti. “Kita [partai] akan lebih mudah untuk menentukan arah kebijakan kedepan,” kata Poempida kepada Bisnis/JIBI, Rabu (16/7/2014).
Namun, hingga saat ini Poempida Hidayatulloh masih enggan mengungkap siapa kader Partai Golkar di daerah yang mendukung penyegeraan penyelenggaraan Munas Partai Golkar. “Kita tunggu saja nanti. Saat ini masih ada yang malu-malu atau belum menentukan pilihan.”
Menurutnya, pelaksanaan Munas Partai Golkar lebih cepat lebih baik. Dorongan munas kali ini bukan lah tanpa sebab. “Kader di daerah selama ini sudah banyak kecewa dengan kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang dinilai gagal mengemban amanat partai.”
Indikatornya adalah keputusan dukungan terhadap pasangan calon presiden yang berlaga di Pilpres 2014. “Padahal, hasil Rapat Pimpinan Nasional [Rapimnas] pada Mei lalu, ketua umum diberikan mandat oleh partai untuk membangun koalisi dengan partai pemenang pemilu,” kata mantan anggota Komisi IX DPR tersebut.