by Jibi Solopos Tika Sekar Arum - Espos.id News - Selasa, 1 Mei 2012 - 09:19 WIB
ESPOS.ID - ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)
SOLO—Dua organisasi pekerja, Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 memperingati Hari Buruh, 1 Mei, dengan cara berbeda hari ini.
SPN Solo berencana melakukan audiensi permasalahan ketenagakerjaan dengan DPRD Solo. Sedangkan SBSI ’92 Solo bakal turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka, Selasa (1/5/2012). Sedikitnya 1.000 orang akan ikut serta dalam aksi ini.
Ketua SBSI 92, Suharno, mengungkapkan anggota SBSI ’92 akan mengerahkan 1.000 orang dalam aksi turun ke jalan memperingati Hari Buruh, 1 Mei. Dalam aksi tersebut, SBSI 92 kembali bakal menegaskan penolakan mereka terhadap pemberlakuan sistem kontrak yang sampai saat ini masih terjadi.
Menurut Suharno, berdasarkan Undang-undang (UU) 13 Pasal 59 sistem kontrak hanya diizinkan bagi proyek yang berjalan satu kali selesai atau musiman, masih dalam penjajakan, dan pekerjaan yang dipastikan selesai paling lama tiga tahun.
“Buruh kontrak dan outsourcing adalah sumber dari sumber malapetaka kehidupan buruh,” tandasnya, kepada espos.id, Senin (30/4).
Suharno juga menyayangkan sikap instansi pemerintah yang memberi peluang praktik sistem kontrak tersebut terjadi. Menurut dia, seharunnya pemerintah berpihak pada keadilan dengan menegakkan peraturan perundangan yang berlaku. “Aturannya jelas, tapi praktiknya semua itu dilanggar. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans-red) harusnya tegas,” kata Suharno.
Sementara itu, Ketua SPN Solo, Hudi Wasisto, mengatakan peringatan Hari Buruh tahun ini tetap mengedepankan isu lama yang hingga kini belum menunjukkan titik terang. Isu dimaksud berkaitan dengan sistem kontrak alias outsourcing yang masih diterapkan di banyak perusahaan. Selain itu, isu lain, yakni perbaikan upah, peningkatan kesejahteraan kaitannya dengan kepesertaan Jamsostek, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, juga menjadi perhatian.
“Kami akan audiensi di DPRD tanggal 1 Mei siang hari. Apa yang kami sampaikan tetap sama dengan tahun lalu, yaitu penolakan pada sistem kontrak. Itu isu yang diusung secara nasional,” terang Hudi.
