Esposin, JAKARTA — Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah buka suara soal gonjang-ganjing politik yang terjadi beberapa pekan terakhir. Bekas politikus Partai Keadilan Sejahtera yang kini ikut merintis Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora itu menyoroti kinerja wakil rakyat yang kurang cepat merespons dinamika di tengah masyarakat. Fahri Hamzah juga menyoroti pembubaran FPI yang memicu polemik.
Padahal, kata dia, dengan hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR, maka wakil rakyat mestinya bisa menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang semakin kuat. Karena itulah dia mendorong para anggota DPR menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusi.
Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
"Anggota DPR, apalagi yang menyebut diri oposisi jangan menganggap ribut di media dapat mengganti tugasan investigasi mereka dengan menggunakan hak bertanya, interpelasi, dan angket. Kalian beda dengan kami, rakyat. Kalian kebal, dapat gaji, fasilitas. Ayo kerja yang bener!," demikian cuit @Fahrihamzah, Jumat (1/12/2020).
Buntelan Kain Kafan Berisi Foto Sejoli di Makam Keramat Viral
Fahri menjelaskan bahwa pemilu lalu menambah 15 anggota DPR menjadi 575 orang. Penambahan itu artinya penguatan representasi dan keterwakilan di DPR. Seharusnya dengan penguatan tersebut perasaan terwakili semakin kuat.
"Tapi belakangan ini perasaan terwakili melemah. Gejolak di tengah masyarakat tak terasa mengguncang perdebatan di DPR," jelasnya.
Senayan Picu Kegaduhan
Padahal menurutnya kegaduhan yang terjadi belakangan ini, harusnya juga bergejolak di Senayan. Dia bahkan mengatakan apapun caranya, harus ada sambungan aspiratif."Inilah cara kerja fungsi representasi dalam demokrasi. Makanya mereka disebut “wakil rakyat”. Mereka tidak saja mewakili tapi harus nampak mewakili," tegasnya.
Tiktokers Usulkan Cara Bayar Utang Indonesia, Begini Caranya…
Sebelum cuitan itu dilontarkan lewak akun media sosialnya, Fahri Hamzah sempat menyindir Menkopolhukam yang tidak membuka ruang diskusi saat memberikan penjelasan resmi tentang pelarangan FPI. FPI yang kala itu merupakan akronim Front Pembela Islam yang dimaklumatkan enam menteri dan pejabat lembaga setara kementerian dihentikan aktivitasnya. Para pejabat pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo itu tidak membuka ruang diskusi, namun langsung menindak FPI sebagai organisasi terlarang.
Dalam cuitannya terdahulu, Fahri mengatakan hampir semua pengambil kebijakan mengimumkan pelarangan FPI adalah para doktor dan guru besar. Sebuah pertanda bahwa keputusan ini adalah karya orang-orang pintar.
Namun menurutnya pernyataan Mahfud yang tidak membuka diskusi ihwal pembubaran FPI, kalau kata Fahri, hal ini menunjukkan orang-orang pintar seolah mengangap rakyat pasti mengerti dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah.
Pak Prof @mohmahfudmd yth, seperti bapak, Hampir semua yang berdiri di samping dan belakang bapak saat mengumumkan Sebuah organisasi massa sebagai organisasi terlarang adalah para doktor dan guru besar. Sebuah pertanda bahwa keputusan ini adalah karya orang2 pintar. Tapi..
— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) December 30, 2020