ESPOS.ID - More than just publish.
Esposin, SOLO -- Masalah siswa titipan sudah ada sejarahnya di Kota Solo sejak sebelum Walikota Joko Widodo (Jokowi). Hilang sejenak saat Jokowi dan kemudian muncul lagi.
Hal itu diungkapkan aktivis Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS), Hariyanto SPd, dalam Diskusi Rembuk Soloraya bertema PPDB Online vs Siswa Titipan yang digelar Harian Solopos dan disiarkan langsung Radio Solopos FM, Kamis (24/10/2013).
Menurut Hariyanto yang juga pensiunan pendidik, sejak dulu sudah ada siswa titipan. Dulu namanya bina lingkungan (bilung). Bahkan, bilung ini dulu setengah dilegalkan.
Untuk mengatasi masalah ini, kemudian dibuat sistem yang diharapkan dapat menjamin transparansi, yakni menggunakan PPDB online. Bahkan, pada masa kepemimpinan Jokowi, pada saat anak orang nomor satu di Kota Solo ini tidak diterima di sekolah tujuan, tidak menjadi masalah. Bahkan, pada saat pendaftaran pun Ny Iriana Jokowi ikutan antre berpanas-panas bersama pendaftar lain.
Hariyanto mengatakan keteladanan pemimpin akan sangat memengaruhi rakyat. Jokowi telah memberi teladan seperti itu. Jokowi telah berupaya menghapuskan bilung, maka selain dengan PPDB online juga diberikanlah keteladanan.
”Sayangnya setelah Jokowi ke Jakarta, siswa titipan ini kembali muncul.”
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Drs Tridjono menggarisbawahi pernyataan itu. Bahkan, menurut Tridjono, pemimpin daerah pada saat itu ketika titip kepada kepala sekolah, dalam membuat suratnya menggunakan kop pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Tridjono yang juga Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) ini menegaskan apabila pejabat jujur, masyarakat sebenarnya juga akan paham bahkan takut, sehingga bila anaknya tidak diterima di sekolah tujuan maka tak akan memaksakan diri memasukkan anaknya ke sekolah itu.