JAKARTA: Lagi, Senayan diguncang prahara, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota DPR, Abdul Hadi Djamal, pengusaha swasta dan pejabat Dephub, Senin (2/3) malam.
Juru bicara KPK, Johan Budi SP saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan itu. "Penangkapan dilakukan tadi [kemarin] malam, " kata Johan, Selasa (3/3).
Pejabat negara itu, menurut dia, masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 24 jam setelah penangkapan untuk memastikan status mereka. "Mereka masih saksi sekarang," kata dia kemarin siang.
Johan belum bersedia menjelaskan lebih lanjut soal penangkapan tersebut. Sebelumnya, KPK juga menangkap Al Amin Nasution dan Bulyan, keduanya anggota DPR, yang memakai kekuasaannya untuk memakai uang negara secara tak sah dan melawan hukum.
Tapi Ketua KPK, Antashari Azhar kemudian menjelaskan bahwa ketiganya sudah menjadi tersangka. "Ketiganya disangkakan pasal 5, pasal 11 dan 12 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Antasari Azhar, Ketua KPK, kepada pers di Jakarta kemarin.
Kalangan anggota DPR di Senayan pun menyebutkan bahwa ini seperti tamparan bagi anggota legislatif karena baru pada 25 Februari lalu, sejumlah elite parpol menegaskan perang melawan korupsi. “Ya, ini berat, apalagi PAN selama ini sangat getol melawan korupsi,” kata Alvin Lie, anggota FPAN.
Penangkapan terjadi di dua lokasi, yakni Jalan Sudirman dan sebuah pusat perbelanjaan yang terhubung apartemen di wilayah Jakarta Barat. Pasca penangkapan, tiga unit mobil disita petugas, di antaranya Honda Jazz dan Nissan Terano.
Kemudian, setelah dicek ke pelbagai sumber, ternyata pejabat negara yang ditangkap KPK adalah Abdul Hadi Jamal dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Ia ditangkap penyidik KPK setelah dibuntuti sejak, Jumat (27/2). "Sudah sejak pekan lalu diincar," kata Wakil Ketua KPK, M Jassin, kepada pers yang menemuinya di Gedung KPK, kemarin.
KPK juga menangkap tangan pejabat Departemen Perhubungan, Darmawati Dareho, Abdul Hadi Jamal, dan Komisaris PT Kurnia Jaya Wirabakti, Hontjo Kurniawan, di dua tempat terpisah. Dari tangan mereka, diperoleh Rp 54 juta dan US$ 80.000. Sementara sumber lain menyebutkan uang asing sebesar US$90.000.
Sejak Jumat (27/2) tim KPK gagal menyergap Abdul Hadi lantaran saat itu tak terjadi transaksi. Bak Tom dan Jerry, penguntitan diteruskan pada Senin (2/3) malam. Dimulai dari Hotel Sultan, tim KPK menuju menuju ke Restoran Jimbaran, dan terakhir di Sari Kuring, karena Abdul Hadi dan Darmawati Dareho menyebutkan nama itu. "Uang saat itu dibawa Darmawati," ujar salah satu anggota tim KPK.
Dalam penguntitan itu, sasaran sempat saling bertelepon, bahkan menelepon sejumlah nama yang kemungkinan akan dipanggil KPK. Akhirnya, KPK menangkap anggota DPR di terusan Cassablanca.
Melalui situs resminya, Abdul Hadi dikenal sebagai anggota DPR yang peduli kalangan konstituennya. Sebagai anggota komisi yang membidangi sektor perhubungan, pekerjaan umum, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan perumahan, Abdul Hadi sangat getol melobi sejumlah pejabat untuk menggolkan sejumlah proyek strategis.
Menurut situs resminya, telah merintis pembangunan Bendung Kelara-Kareloe di Jeneponto, pelebaran dan peningkatan jalan jalur selatan Sulawesi Selatan, pembangunan bandara perintis di Selayar, Toraja dan Bone, pembangunan pelabuhan, perumahan rakyat, dan pembangunan Kota Terpadu Mamminasata. “Untuk proyek bendungan saja, nilai proyeknya Rp400 miliar. Tak terhitung berapa nilai megaproyek lainnya,” tulis situs itu.
Tertangkapnya Abdul Hadi mengagetkan semua pihak, karena dia dikenal sebagai putra tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan, KH Djamaluddin Amin. Di sisi lain, dia juga dekat dengan Keluarga Jusuf Kalla, bahkan pernah bekerja di perusahaannya, Bukaka. Abdul Hadi juga pernah bekerja di sejumlah media, termasuk di Forum Keadilan.
Kenekadan Abdul Hadi, menurut beberapa temannya, kenekadan Abdul Hadi dilakukan karena kesulitan uang untuk kampanye, sehingga dia menggunakan kewenangannya untuk jalan salah. Permintaan uang semacam itu, menurut Wakil Ketua KPK M Jassin, memakai modus penambahan dana anggaran. “Kali ini anggaran pembangunan darmaga di Indonesia bagian Timur,” tambahnya.
Dalam pemeriksaan, kata Jassin, pejabat negara itu mengakui telah menerima uang Rp1 miliar pada 27 Februari 2009. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang bernama Johnny Allen, anggota Fraksi Partai Demokrat.
Tapi Johnny Allen menangkis dirinya menerima uang itu, dan mengaku tak mengenal pengusaha yang disebutkan Abdul Djamal, yaitu Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti (KJWB) yang disebutkan sudah memberikan Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS kepada anggota DPR. Uang itu, sebagaimana pengakuan Hontjo, adalah uang untuk meloloskan agar dapat proyek bandara dan dermaga di Indonesia bagian Timur yang diperkirakan senilai Rp100 miliar.
Menhub mengakui
Secara terpisah, Menhub Jusman Syafii Djamal mengakui salah satu pegawai Departemen Perhubungan tertangkap KPK, namun dia belum mengetahui kasus korupsi yang dilakukan pegawai berinisial DD tersebut.
”Masalah sebenarnya belum saya ketahui, kita serahkan ke KPK untuk mendalaminya,” ujarnya usai menghadiri pertemuan pengusaha forwarding dan ekspedisi di kantor Wapres Jusuf Kalla, di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan belum mendapat informasi penangkapan anak buahnya dari KPK dan baru mengetahui anak buahnya tertangkap dari sebuah situs media online.
”Saya belum tahu masalahnya apa, tapi itu salah satu pegawai dishub di Tanjung Priok,” katanya. Namun dia mengakui telah menemui inspektorat jenderal Dephub untuk mencari keterangan tentang pelaku kasus korupsi tersebut. Dia juga mengakui telah mendalami siapa yang dimaksud DD itu. "Tapi belum jelas ini, karena yang disebut masih inisial,” katanya menjelaskan.(Anugerah Perkasa, John Andhi Oktaveri/BISNIS INDONESIA/JIBI)
BRI Perkuat Pemberadayaan Ekosistem Diaspora di Taiwan, Dukung PMI Lebih Berdaya