DANUREJAN: Partai politik yang akan mendirikan pos pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada musim kampanye terbuka pertengahan Maret mendatang, harus mendaftarkan pos itu ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
Mengacu pada standar minimum layanan kesehatan pada masyarakat, Dinas Kesehatan (dinkes) Provinsi DIY memperingatkan partai politik (parpol) agar memenuhi syarat pelayanan minimum yang telah ditentukan.
Oleh karenanya, dalam sosialisasi teknis pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DIY kemarin, Dinkes meminta kepada parpol yang hendak mendirikan posko P3K agar memberitahukan kegiatannya itu ke Dinkes masing-masing Kabupaten/Kota.
”Harus sepengetahuan Dinkes. Posko P3K itu memiliki standar minimum. Tidak bisa asal mendirikan pos, tanpa standar. Bisa-bisa nanti si korban kecelakaan bukannya tertolong tapi malah tambah parah setelah ditolong,” kata Kepala Seksi pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi DIY, Trisno Agung Wibowo, di sela acara sosialisasi teknis pemungutan suara yang digelar KPU Provinsi DIY, kemarin (21/2).
Dia mengatakan, mengacu pada standar minimum layanan kesehatan, posko P3K harus dijaga oleh personel yang memiliki ketrampilan khusus pertolongan darurat pada kecelakaan. ”Pos P3K harus memiliki personil terlatih, peralatan dan kelengkapan minimum P3K, dan juga obat-obatan minimum yang harus tersedia. Semua itu ada ketentuannya,” jelas Trisno.
Untuk itu, Dinkes meminta agar parpol yang berminat membuat pos-pos semacam itu dalam kegiatan kampanye terbuka nanti, agar berkonsultasi dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, sepekan sebelum pos didirikan. Hal itu dimaksudkan agar Dinkes masih memiliki kesempatan melakukan pengecekan persyaratan minimum yang dimiliki oleh pos yang hendak didirikan.
Selain itu, Dinkes juga meminta pada caleg yang hendak menggelar acara bakti sosial berupa pemeriksaan gratis agar melakukan konsultasi dengan Puskesmas setempat. ’Ini agar diketahui oleh pelayanan kesehatan yang memiliki kewenangan di daerah itu. Karena jika terjadi sesuatu pada kesehatan warga, Puskesmas juga yang ikut menangani,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU DIY Sapardiyono mengimbau parpol yang mengadakan kegiatan sosial semacam pengobatan massal supaya berkoordinasi terlebih dulu dengan Dinkes. ”Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kampanye Parpol sering diisi dengan kegiatan pengobatan massal seperti itu. Supaya tidak terjadi kesalahan medis, sebaiknya Parpol berkoordinasi,” tegasnya.
Sabtu (21/2) kemarin, KPU Provinsi DIY memberikan sosialisasi kepada para pengurus Parpol Provinsi terkait adanya revisi Peraturan KPU Pusat tentang teknis pemungutan suara.
Forum KPU DIY dengan para pengurus Parpol di daerah itu diadakan berdasarkan amanat Peraturan KPU No 3/2009 terkait tatacara pemungutan suara. ”Ada banyak perubahan teknis dari Peraturan KPU itu yang rata-rata lebih memudahkan baik buat pemilih maupun Parpol. Ini harus diketahui pengurus Parpol karena mereka nanti akan menjadi anggota saksi pemungutan suara,” jelasnya.
Oleh Nugroho Nurcahyo
Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan