Esposin, SOLO—-Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo mendorong agar sekolah swasta menyiapkan anggaran dana khusus untuk memberikan subsidi atau bantuan kepada anak tidak mampu.
“Kami mendorong teman-teman di [sekolah] swasta tetap menyiapkan anggaran atau dana untuk anak-anak tidak mampu,” kata Kepala Disdik Kota Solo, Dian Rineta ketika ditemui Esposin di kantornya, belum lama ini.
Terlebih ketika ada siswa yang semula ketika masuk kondisi ekonomi keluarga baik-baik saja, namun di tahun berikutnya kondisi keuangan turun drastis. Maka akan muncul masalah pembiayaan. Orang tua menjadi kesulitan membayar.
“Nah harapannya yang seperti itu bisa diselesaikan di sekolah. Jadi kalau bisa, yang seperti itu menjadi tanggung jawab sekolah dalam bentuk santunan atau CSR [Corporate Social Responsibility],” kata dia.
Meski begitu, Disdik Kota Solo tidak mematok besaran anggaran yang harus dikeluarkan oleh sekolah swasta untuk membantu anak tidak mampu. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
“Kami hanya mengetuk hati, teman-teman yayasan, khususnya yang yayasan besar memberikan porsi untuk anak-anak tidak mampu,” kata dia. Dia mengatakan sejauh ini sudah kooperatif.
Namun, dia mengakui bahwa tidak semua yayasan bisa menyiapkan anggaran untuk anak-anak tidak mampu. Terutama yayasan dengan kemampuan finansial menengah ke bawah.
“Kadang agak berat itu kalau [kemampuan] yayasannya nanggung, karena memang mereka untuk hidup kan, pembiayaan itu untuk hidup saja pas pasan,” kata dia.
Harapannya dengan adanya subsidi dari sekolah swasta untuk siswanya yang tidak mampu bisa meminimalisir ditahannya ijazah lantaran gagal bayar SPP ketika lulus.
Namun jika memang tetap ada kesulitan membayar, Disdik Kota Solo mendorong keluarga tidak mampu untuk memindahkan atau mendaftarkan anaknya di sekolah negeri. Sebab sesuai peraturan, sekolah negeri tidak dipungut biaya apapun.
“Ada beberapa sekolah pada [PPDB] tahun lalu hampir 50% diisi [siswa dari] luar kota. Ya kalau memang ada keluarga tidak mampu, yang memang kesulitan pembiayaan ke sekolah, silakan mendaftar lagi ke dinas [ke sekolah negeri],” kata dia.
Dian menyadari tren orang tua muda hari-hari ini mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta lantaran tertarik pada program agama yang ditawarkan. Namun, tidak jarang akhirnya beberapa orang tua kesulitan membaca dan mengadu ke Unit Layanan Aduan Masyarakat (ULAS).
“Para orang tua tersebut terkadang mengeluhkan bayaran, kami hanya bisa menjawab ya itu lah swasta. Kalau memang kesulitan [masalah pembiayaan] kami siap menampung [di sekolah negeri],” kata dia.
Pihaknya tidak bisa mengatur batasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah swasta. “Tapi kalau kami harus mengatur swasta juga berat, karena mereka hidup sendiri, mebayar guru sendiri, bayar apa-apa sendiri,” kata dia.