SEMARANG - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Fitriyah menilai ada kecenderungan dinasti politik masih menjamur dari yang sebelumnya marak di tingkat kabupaten dan kota bergerak ke tingkat provinsi.
"Selama ini ada kecurigaan dinasti politik di tingkat kabupaten/kota bergerak ke provinsi. Jika betul Ani Yudhoyono nantinya dicalonkan dalam pemilu presiden, bisa menjadi penguatan terbentuknya dinasti politik tidak hanya di tingkat daerah," kata Fitriyah, Senin (28/5/2012).
Promosi Lestarikan Warisan Nusantara, BRI Dukung Event Jelajah Kuliner Indonesia 2024
Fitriyah mengatakan sebenarnya dinasti politik tidak sehat, karena dapat menimbulkan persepsi tidak bagus seperti adanya presiden bayangan, meskipun sebenarnya orang yang bersangkutan memiliki kapasitas. Pada kasus Hillary sebagai istri Bill Clinton dianggap tidak punya kapasitas dan dikendalikan oleh suaminya. Anggapan tersebut masih muncul, meskipun sebenarnya sudah ada jeda kepemimpinan Bill Clinton dengan Hillary. "Masyarakat banyak yang tidak setuju dengan dinasti politik karena persaingan yang muncul tidak sehat," ucapnya.
Mereka yang berkuasa, lanjut Fitriyah, dipastikan memiliki dukungan sumber daya lebih dibandingkan calon lain yang tidak masuk dalam dinasti. Untuk kasus pencalonan Ani Yudhoyono oleh Partai Demokrat, lanjut Fitriyah, tentu akan dikembalikan pada keputusan dari dewan pembina.
"Partai Demokrat berbeda dengan Partai Golkar atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua umum pada Partai Demokrat hanya sebagai pelaksana," tuturnya. Partai politik dipastikan akan mengusung calon terbaik karena tingkatannya adalah untuk pemilihan presiden dan setiap orang mempunyai hak untuk dicalonkan. "Jadi jangan sampai persoalannya hanya karena istri SBY, tetapi benar karena mempunyai kapabilitas dan kapasitas," demikian Fitriyah.
Sebelumnya, juru bicara DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, menyerukan agar kader-kader Demokrat berhenti mewacanakan Capres, termasuk pencalonan Ani Yudhoyono. Mantan komisioner KPU itu menegaskan bahwa wacana pencapresan untuk saat ini bisa mengganggu kinerja partai dalam mengamankan berbagai kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat.