Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Internal PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan, kader PDIP di daerah memiliki sarana masing masing untuk mengeskpresikan sikapnya atas rencana kenaikan BBM ini. "Kita punya saluran menyampaikan di DPRD masing-masing secara santun. Ada indikasi demo ini ditunggagi pihak atau oleh partai, tapi dengan surat ini untuk menjawab hal itu. Mulai hari ini surat diedarkan, kesesokan harinya sudah tidak ada lagi," ujar Eriko dalam keterangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2012).
Promosi Lestarikan Warisan Nusantara, BRI Dukung Event Jelajah Kuliner Indonesia 2024
Menurut Eriko, dikeluarkan surat instruksi kedua ini bukan sebagai bentuk ketakutan dari PDI Perjuangan atas isu pengerahan masa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Namun surat ini untuk menghindari adanya penunggangan aksi demo yang mengatasnamakan partai. "Kalau takut tentu tidak turun, tapi kami membuat surat ini karena kami melihat, seolah-olah rakyat ditunggangi. Padahal rakyat itu disulitkan. Kita kan sesuai dengan aturan demo yang ada," jelasnya.
Selain itu, PDI Perjuangan juga tidak melarang kadernya yang duduk di parlemen untuk ikut dalam aksi demo penolakan kenaikan BBM, namun dalam aksi itu kader tersebut tidak diperbolehkan mengenakan atribut partai. "Kan boleh saja, asalkan tidak ada atribut partai. Ini kan seolah-olah ditunggangi oleh PDIP, padahal kita bersama-sama dengan rakyat. Jadi surat ini untuk menjawab hal itu," ujarnya.