JAKARTA: Wapres Boediono optimistis lolos dari jerat kesalahan bailout Pansus Century, kendati mayoritas fraksi di Pansus menyimpulkan ada pelanggaran.
Boediono berharap kesimpulan akhir Pansus DPR nanti sesuai dengan hasil kesimpulan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Wapres Boedi ono, Yopie Hidayat, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/2). “Semestinya kesimpulan akhir nanti sesuai dengan kesimpulan hasil Partai Demokrat dan PKB,” ujar Yopie.
Menurut Yopie, pandangan awal fraksi-fraksi di Pansus Century pada Senin (8/2) lalu, adalah bagian dari proses politik. Sebagai proses politik, Yopie yakin jika pada kesimpulan akhir nanti bisa berubah.
“Itu berbeda dengan proses hukum. Jadi sangat dinamis, tergantung pada bagaimana partai-partai. Kita lihat dulu bagaimana. Kami yakin ada perubahan,” tuturnya sebagaimana dilaporkan detikcom.
Pasalnya, menurut Yopie, Wapres Boediono yakin jika secara policy tidak ada yang salah dengan kebijakan bailout.
Pada pandangan awal fraksi-fraksi di Pansus, hanya 2 dari 9 fraksi yang mengatakan tidak ada pelanggaran dalam kebijakan bailout untuk Bank Century, yakni FPD dan FPKB. 7 Fraksi lainnya tegas-tegas menyebut ada pelanggaran.
Bahkan PKS menegaskan, pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal bailout Century ini adalah Boediono dan Sri Mulyani.
“Dengan porsi kesalahan 80 persen di Boediono dan 20 persen di Sri Mulyani,” tegas Ketua DPP PKS Siddiq Mahfudz yang juga Wakil Ketua Pansus Century. Mahfud menambahkan Presiden SBY tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan bailout Bank Century.
“Mengacu ke Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), maka Presiden SBY tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan bailout.” Terpisah, Sekjen Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin meminta partainya tidak marah dengan sikap mitra koalisi yang berbeda pandangan dalam menyimpulkan skandal Century.
“Demokrat tidak perlu marah dengan pandangan awal mitra koalisi,” ujar Amir. Menurut Amir, masih ada waktu untuk mempertajam temuan dengan mendengarkan pihakpihak yang paling tahu dan berkompeten menjawab persoalan tersebut.
“Pertama, relevansi perubahan peraturan BI terkait dengan perubahan persyaratan CAR dari positif 8 persen, dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik,” jelasnya.
Kedua isu ini diyakini Amir akan terjawab manakala pihak yang paling berkompeten dalam hal ini masyarakat perbankan (Perbanas) dan pelaku bisnis (Kadin) diberi kesempatan Pansus untuk berbicara.
“Kalau hal ini diabaikan berpotensi munculnya isu dan dugaan miring bahwa sebagian anggota pansus telah diperalat untuk mengkriminalisasi figur-figur yang mengusik kepentingan kelompok usaha besar tertentu,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan pimpinan DPR akan manut saja dengan apapun keputusan Pansus, apakah akan memanggil presiden atau tidak.
Pram menambahkan, pemanggilan SBY tidak perlu dibuat terlalu rumit karena sebenarnya sederhana. “Kalau memang Pansus sepakat dalam memandang apapun, perlu dimintai keterangan, tentunya pimpinan DPR akan mengikuti,” tambahnya.
Pandangan mayoritas partai koalisi berbeda dengan pandangan PD yang menilai bailout Bank Century langkah yang tepat membuat posisi Presiden SBY kritis. SBY bagai berada di ujung tanduk. “Posisinya kritikal, 2 banding 7. Posisinya di ujung tanduk,” kata Direktur Indo Barometer M Qodari.
Bagaimana langkah SBY? “Pola SBY cenderung melihat dinamika yang ada. Dia safety player, menyelesaikan masalah sampai masalah menyelesaikan sendiri. Kalau Pak Hatta, senjatanya masih disimpan sebentar lagi diluncurkan,” papar dia.
Mengenai sikap PAN yang berbeda pendapat dengan PD, Qodari menilai PAN kemungkinan punya temuan baru. Namun demikian, menurut dia, masih ada ruang untuk PAN dan PD bernegosiasi. “Kenapa ada ruang? Saya lihat bukan pada negosiasi tetapi ruang pembuktian lebih lanjut,” kata pria berkacamata ini.
Beberapa fraksi koalisi berbeda pendapat dengan PD terkait mekanisme merger, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, dan penanaman modal asing (PMA) Bank Century. FPG, FPAN, FPPP, dan FPKS bahkan mencium ada pelanggaran hukum dan korupsi. Sementara FPKB bermain aman menuding kesalahan pengawasan BI.
Sementara itu di oposisi, PDIP, Gerindra dan Hanura sama-sama keras memandang bailout tidak berdasar hukum. Hanura menyebut 10 instansi terindikasi melakukan korupsi.
Reshuffle
Dalam kesempatan itu, Qodari juga mengomentari isu reshuffl e yang dihembuskan Sekjen PD Amir Syamsudin. Menurut dia, reshuffle harus dilakukan dalam konteks kinerja, bukan politik. “Jadi tidak taktis, seharusnya dengan kinerja atau alasan hukum,” ujar dia.
Oleh Wahyu Susilo
HARIAN JOGJA
Bekali Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI di Taiwan Jadi Entrepreneur