Redaksi - Espos.id News - Senin, 16 November 2009 - 10:49 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
JAKARTA: Tim independen verifikasi fakta dan proses hukum Chandra-Bibit atau Tim 8 mempertimbangkan usulan penjatuhan sanksi kepada pejabat yang bersalah apabila mereka menemukan bukti bahwa terjadi rekayasa dalam kasus Chandra Hamzah dan Bibit S Rianto.
Ketua Tim Delapan, Adnan Buyung Nasution, di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Minggu (15/11), mengatakan, penjatuhan sanksi kepada pejabat yang bersalah dinilai perlu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Saya rasa semestinya memang ada sanksi, kalau tidak masyarakat akan bertanya-tanya kok tidak ada sanksi,” tutur Adnan seperti dikutip Antara.
Sayang, Adnan tidak bersedia menyebutkan sanksi macam apa yang sepantasnya dijatuhkan kepada pejabat yang dinilai bersalah. Namun, menurut dia, sanksi seperti itu dibutuhkan untuk menuntaskan polemik kasus itu. Kemarin, Tim 8 menggelar rapat internal untuk merampungkan rekomendasi akhir yang akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut rencana, rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Presiden pada hari ini, Senin (16/11).
Dalam rekomendasinya, Tim 8 mengakui terdapat keterkaitan antara kasus hukum Chandra Hamzah-Bibit Samad Rianto dan pencairan dana nasabah terbesar Bank Century, Budi Sampoerna yang melibatkan Kabareskrim non aktif, Susno Duaji. Anggota Tim 8 Anies Baswedan seusai rapat fi nalisasi akhir rekomendasi mengatakan meski masalah pencairan dana itu bukan fokus utama namun tim memberikan perhatian pada masalah tersebut.
“Yang terkait itu konteksnya, yakni pencairan uang yang difasilitasi oleh Pak Susno Duaji. Itu mendapat perhatian,” ujarnya. Untuk itu, Tim 8 meminta KPK mendalami rekaman Kabareskrim nonaktif Komjen Pol Susno Duadji dan pengacara deposan Century Budi Sampoerna, Lucas.
Bagaimanapun rekaman itu merupakan temuan fakta yang dimiliki KPK. “Itu kan poses penyidikan KPK, teruskan saja,” kata Anies. Anies mengatakan, kerja timnya sudah berakhir dan selanjutnya menunggu kepastian waktu bertemu dengan Presiden Yudhoyono untuk menyerahkan rekomendasi tersebut.
“Tadi sudah ada pembicaraan awal antara Buyung (ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution) dan Pak Djoko Suyanto untuk diatur waktunya. Tetapi itu semua baru ada kepastiannya besok [hari ini] setelah Presiden kembali dari Singapura pukul09.30 WIB,” jelas Anies. Ia menjelaskan rekomendasi Tim 8 mencakup cukup banyak hal, mulai dari kasus Bibit dan Chandra, sampai latar belakang yang memicu terjadinya masalah tersebut.
“Karena kita berharap langkah-langkah yang nantinya dilakukan bukan saja menyelesaikan masalah Bibit dan Chandra, tetapi juga mengurangi problem yang sama terulang di masa depan,” ujar Rektor Universitas Paramadina itu. Ia hanya menyebutkan, secara global rekomendasi Tim 8 tidak banyak berbeda dengan kesimpulan yang telah disampaikan pada pekan lalu.
“Detilnya baru bisa kami sampaikan sesudah kita sampaikan ke Presiden. Ada beberapa penambahan fakta-fakta atau data-data, dan itu cukup mewarnai apa yang kita rekomendasikan. Dari sisi kesimpulan secara umum, kesimpulannya masih sama,” jelas Anies. Dalam rekomendasi tim delapan, lanjut dia, memang disebutkan siapa yang bertanggung jawab atas polemik kasus Bibit dan Chandra dan penilaian tim apakah memang terjadi rekayasa dalam kasus tersebut.
“Jadi bukan temuan fakta-fakta saja. Kami juga akan lihat kewajaran dari seluruh proses, apakah betul rekayasa atau proses yang wajar. Kami tegaskan itu. Sebab masyarakat kan menduga ada rekayasa. Dan kami harus jawab itu,” jelas Adnan. Pekan lalu, Tim 8 telah menyampaikan penilaian mereka atas kasus Chandra dan Bibit dalam rekomendasi sementara yang telah diserahkan kepada Presiden Yudhoyono.
Tim Delapan menilai penyidik kepolisian tidak mempunyai cukup bukti untuk melanjutkan kasus Bibit dan Chandra atas tuduhan penyuapan atau pemerasan. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan wewenang, tim delapan menilai perkara tersebut lemah karena penyidik kepolisian menggunakan pasal karet. Namun, setelah Presiden menyerahkan penilaian Tim Delapan itu kepada Kapolri dan Jaksa Agung, dua pejabat itu menyatakan tetap akan meneruskan kasus Bibit dan Chandra.
Rakyat akan menilai
Tim 8 mengharapkan kali ini Presiden akan mengindahkan rekomendasi yang disampaikan dan ditindaklanjuti. Bagaimana bila tidak? “Itu kepentingan presiden, nanti rakyat yang menilai,” kata anggota Tim 8, Anies Baswedan di Gedung Wantimpres, di Jl Veteran, Jakarta, Minggu (15/11). Sementara KPK, siap menyambut rekomendasi Tim 8.
“Tentunya rekomendasi yang terkait dengan perbaikan sistem dan mekanisme di dalam tubuh KPK ke depan, pimpinan pasti menyambutnya,” kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Mas Achmad Santosa, kepada detikcom. Menurut dia, apapun rekomendasi Tim 8 yang ditujukan untuk memperbaiki penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan disambut baik oleh KPK.
Beberapa pihak terus mendesak agar Presiden menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Tim 8. Namun, selama ini kepolisian dan kejaksaan terkesan enggan untuk mematuhi hasil rekomendasi Tim 8 yang dibentuk oleh presiden. “Kalau Presiden menyetujui rekomendasi ini, berarti harus diikuti oleh semua pihak. Jika tidak, maka ini pembangkangan terhadap Presiden,” ujar pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Rudi Satrio saat berbincang dengan detikcom, Minggu (15/11/2009).
Tim 8 merupakan bentukan langsung Presiden SBY, maka rekomendasi yang akan disampaikan besok harus ditindaklanjuti Presiden dan pihak lain yang terkait. “Kalau tidak ditindaklanjuti buat apa dibentuk Tim ini?” kritik Rudi.
Oleh Laila Rochmatin
HARIAN JOGJA