JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan memberingan peringatan akan adanya gerakan sosial pada 9 Desember mendatang.
“Saya juga mendapatkan informasi bahwa 9 Desember akan ada gerakan-gerakan sosial,” kata SBY saat memberikan pengantar dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jumat (4/12).
SBY menengarai akan ada gerakan dari sejumlah pihak yang bermotif politik dengan berbalut Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada hari itu. Sebagian dari gerakan itu memang ingin memperingati Hari Antikorupsi Internasional, namun menurut SBY kemudian ada gerakan lain yang menumpangi.
“Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh pada 9 Desember, yang selama 5 tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya dalam memberantas korupsi mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi bersama-sama. Dengan demikian aka`n membawa manfaat bagi rakyat,” ujar SBY.
SBY menegaskan selama 5 tahun, dia telah berjuang melakukan pemberantasan korupsi. “Satu kepedulian, komitmen bahwa kita harus menyukseskan langkah pemberantasan korupsi. Tapi ada yang juga motifnya bukan itu. Tapi motif politik yang sesungguhnya tidak senantiasa atau selalu terkait dengan langkah pemberantasan korupsi,” urainya.
SBY mengungkapkan adanya gerakan ini agar masyarakat tidak kaget bila kemudian menghadapi situasi tersebut. “Saya harus sampaikan seperti itu supaya tidak surprise. Apa pun yang ada di Jakarta, jangan mengganggu konsentrasi untuk menjalankan tugas kita untuk menyukseskan pembangunan dan dapat meningkatkan tugas kita,” tutupnya.
Pernyataan SBY ini muncul di tengah semakin memanasnya situasi terkait pengusutan kasus bailout Bank Century. Terkait masalah ini SBY pada kesempatan yang sama mengatakan dirinya menengarai ada motivasi politik lain dalam kasus tersebut.
“Saya juga mengetahui ada yang tidak selalu berkaitan dengan masalah dengan Bank Century. Tapi ada motivasi politik yang lain,” ujarnya.
Menurut SBY, memang ada masyarakat yang benar-benar ingin tahu dan ingin dapat jawaban berkaitan dengan kasus ini tapi memang ada yang punya motivasi lain. “Itu bagus [yang ingin tahu]. Itu hak rakyat yang kita hormati. Dan akan kita berikan jawaban,” katanya sebagaimana dilaporkan detikcom.
Di satu sisi, lanjut SBY, kalau memang motivasi politik itu bagian dari demokrasi, masih bisa ditoleransi. “Fine-fi ne saja. Sepanjang tentunya menghormati rule dan etika yang ditaati bersama,” tandasnya.
Rakyat takut
Pernyataan SBY ini tak urung mengundang sejumlah reaksi. Pengamat politik sekaligus mantan Rektor UGM, Sofian Effendi mengatakan semestinya sebagai kepala pemerintahan, SBY mengambil sikap yang menenangkan rakyat. “Kalau Presiden ngomong gitu, itu membuat rakyat takut. Seharusnya Presiden kalau data tidak ada fakta jangan menakut-nakuti rakyat,” ujarnya seperti dikutip detikcom.
Sofyan menjelaskan, dia sejak 2 minggu lalu juga sudah mendapatkan SMS dan mendengar rumor akan terjadi sesuatu pada 9 Desember. Tapi menurutnya hanya sebatas itu saja. Apa kira-kira motif pengungkapan warning itu? “Ya mungkin saja itu bagian dari strategi meraih simpati publik,” jawab Sofyan.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman menilai pernyataan itu sebagai bentuk ketakutan SBY sekaligus sebagai ancaman. “SBY kok paranoid sekali. Ini ancaman halus kepada publik untuk tidak ikut aksi pada 9 Desember nanti,” katanya.
Fadjroel mengakui, pada 9 Desember mendatang Kompak akan mengkoordinasikan aksi besar memperingati Hari Antikorupsi yang digelar di Bundaran HI dan Monas. Dia menyebut aksi itu ditargetkan diikuti oleh 100 ribu massa. “Tokoh agama, nasional, dan antikorupsi akan hadir. Siapa pun yang antikorupsi harus hadir. Termasuk SBY kalau mau hadir silakan,” jelasnya.
Tidak khawatir
Kepolisian sendiri juga mengaku tidak ada kekhawatiran terhadap isu 9 Desember. Meski melakukan persiapan terkait aksi massa pada 9 Desember namun Polda Metro Jaya tidak melakukan persiapan khusus.
“Siaga I? Nggak juga. Kita memang meningkatkan pengamanan sampai ke tingkat Polsek,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafl y Amar di Mapolda Metro Jaya.
Dia menepis kemungkinan ancaman unjuk rasa 9 Desember 2009 berakhir seperti Mei 1998. Sebab saat ini paradigma yang masyarakat pahami sudah jauh berkembang, di samping adanya UU yang mengatur unjuk rasa yang wajib dipatuhi pengunjuk rasa dan polisi dalam melakukan pengamanan di lapangan. “Setiap tindakan kita laksanakan secara terukur dan proporsional,” sambungnya.
Sikap tenang juga disampaikan Badan Intelejen Negara (BIN). “Hari Antikorupsi kok rusuh. Tidak akanlah. Harus kita jaga agar tidak seperti itu,” kata Kepala BIN Sutanto.
Sutanto tidak menjelaskan soal rencana kemunculan tokoh-tokoh yang disebut SBY. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri pun hanya menjawab singkat soal antisipasi pengamanan pada Hari Antikorupsi. “Insya Allah, insya Allah,” ujarnya pendek.
Oleh Amiruddin Zuhri
HARIAN JOGJA
Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards 2026