GONDOKUSUMAN: Penandatanganan penetapan hasil penghitungan suara pemilu legislatif di kantor KPUD Provinsi DIY, tadi malam, diwarnai aksi walk out 3 parpol. Partai Hanura bahkan menyatakan akan melakukan somasi dan class action terhadap hasil perolehan suara.
Ketiga parpol yang melakukan aksi walk out di sela-sela permulaan rapat adalah Hanura, PPNUI, dan PPRN. Mereka kecewa, karena tuntutan untuk membuka kembali formulir C2, dan dilakukan perhitungan ulang tidak dipenuhi KPUD.
“Tuntutan kami untuk bersama-sama membuka formulir C2 (laporan perhitungan di tingkat TPS) tidak diindahkan. Karena itulah, kami pada Senin atau Selasa, pekan depan akan melakukan class action dan somasi terhadap kinerja KPUD Provinsi ke Pengadilan Tinggi Jogja,” jelas Apidian Kuntoro, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat Partai Hanura DIY, tadi malam.
Menanggapi aksi yang dilakukan oleh perwakilan dari 3 partai itu, Sapardiyono, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD DIY mempersilakan mereka melakukannya karena itu adalah hak sebagai warga negara. “Kita sekarang hanya bisa menunggu, jika memang nanti dilakukan kita siap menghadapinya,” jelasnya.
Untuk tuntutan membuka C2, Sapardiyono menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin lagi dilakukan karena pada pertemuan pertama di JEC pada tanggal 22 April lalu 22 partai yang hadir sudah menyetujui. Bahkan sebelum penandatanganan hasil perhitungan, KPU sudah mempersilakan kepada setiap perwakilan partai untuk menandatangani surat keberatan yang sudah disediakan. “Namun tidak satu partai pun yang melakukannya,” ujarnya.
Mengenai berbagai tudingan dari masyarakat maupun kalangan partai tentang buruknya kinerja KPU sekarang ini, terutama DIY. Sapardiyono menjelaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh berbagai kalangan itu tidak bisa sebagai acuan.
“Acuan mengenai baik atau buruknya kinerja kita, itu bisa dilihat dari masuknya surat keberatan ke kita dan sekarang ini kita belum menerima satu pun surat keberatan,” lanjutnya.
Dalam rapat pleno tadi malam, dari 35 parpol peserta pemilu, hanya 13 parpol saja yang membubuhkan tanda tangan dan menyetujui hasil perhitungan. Partai-partai itu adalah PPPI, Gerindra, PKS, PAN, PPD, PKB, Golkar, PPP, PDS, PBB, Demokrat, PKDI, dan PIS. Sedangkan partai besar semisal PDIP dan 21 parpol yang tidak hadir serta membubuhkan tanda tangan.
“Kami menganggap kehadiran partai yang membubuhkan tanda tangan malam ini sudah dianggap cukup dan sah. Rencana besok (hari ini) kami akan menyerahkan hasil rapat ini ke KPU Pusat,” pungkasnya.
Menolak
Mengenai kehadiran perwakilan Golkar di rapat pleno itu, padahal sebelumnya mengkonfirmasi tidak akan hadir, Agus Mulyana, Sekretaris Organisasi Kader dan Keanggotaan (OKK) Golkar menyatakan kehadirannya merupakan intruksi dari DPD.
“Mengenai apa yang dinyatakan oleh Deddy Suwandi, saya belum mendengar sama sekali tentang di mana keberatannya hingga menyatakan ketidakhadiran perwakilan kami. Namun dari DPD mengintruksikan bahwa kami harus hadir karena ini merupakan kesatuan dari proses perhitungan yang sudah dimulai dari bawah,” jelasnya.
Deddy Suwandi, Wakil Ketua DPD Partai Golkar DIY mengatakan, pihaknya tidak akan menandatangi berita acara rekapitulasi karena ditemukan indikasi kecurangan perhitungan suara. Kecurangan perhitungan menurutnya terjadi di tingkat TPS sampai kecamatan.
Salah satu lokasi temuan kecurangan suara adalah Kabupaten Bantul. Deddy mengaku, potensi kehilangan suara di setiap kecamatan bisa mencapai ratusan suara. Fenomena kehilangan ratusan suara ini merata di semua kecamatan.
“Jumlah pasti belum tahu, tetapi yang jelas laporan yang masuk, di setiap kecamatan besar kehilangan bisa mencapai ratusan,” tegasnya seusai salat jumat di DPRD DIY kemarin.
Sementara, Akhmad Djuwarto, ketua DPD DIY menegaskan, pihaknya tidak akan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara. Pasalnya tim investigasi khusus PDIP telah menemukan dugaan kecurangan pemilu. “Kita tegas menolak penandatanganan sebelum KPU klarifikasi. Harus ada sangsi tegas, karena bsia menjadi pidana,” ujarnya, kemarin. Modus kecurangan yang dilakukan dengan menggunakan surat suara cadangan.
Tjahyo Purwanto, ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengatakan, protes seharusnya dilakukan pada pertemuan sebelumnya (Rabu). Pasalnya bila pertemuan yang lalu tidak ada protes, diartikan partai setuju dengan hasil rakapitulasi.
Sementara Immawan Wahyudi, ketua DPW PAN DIY mengatakan, pihaknya tidak pada posisi menolak hasil rekapitulasi. Pasalnya kecurangan yang ditemukan kader PAN sudah bisa diselesaikan saat verifikasi.
Tadi malam, di gedung pertemuan di lantai 2 KPU Provinsi selain dihadiri oleh para saksi dan perwakilan parpol, puluhan wartawan juga terlihat hadir. Di luar, jajaran Poltabes Jogja menurunkan 1 kompi Samapta dengan dibantu oleh anggota berpakaian preman dari unit reserse. (Kukuh Setyono, Miftahul Ulum & Heru Lesmana Syafei)
Bekali Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI di Taiwan Jadi Entrepreneur